PDIP Masih Ingin TNI Netral

PKS Tak Mempersoalkan

Senin, 21 Juni 2010 – 05:29 WIB

Menurut Agus, masalah netralitas saat ini tampaknya bisa direduksi dari diri TNI. Sesuai denagn UU, TNI kini telah melepaskan aset-aset mereka. Hal itu merupakan salah satu poin penting. "Dengan melepaskan aset, konflik kepentingan mereka berakhir," kata Agus.

Bukankah TNI selama ini di bawah presiden? Menurut Agus, posisi TNI sebagai lembaga di bawah presiden tidak menjadikan itu alasan untuk menutup hak politik. "Di bawah presiden, TNI menjalankan tugas kenegaraan, bukan tugas politik. Teknisnya mereka nanti tidak ikut kampanye, tapi bisa memilih," tandasnya. Secara terpisah, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan sikap, apakah setuju atau menolak pemberian hak memilih TNI pada Pemilu 2014. "Masih terlalu prematur untuk dijawab sekarang," katanya.

Menurut dia, masih harus dikaji secara mendalam manfaat dan kerugiannya bagi kepentingan NKRI. "Jangan sampai kekompakan saptamarga prajurit menjadi terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Kalau kualifikasi ini terpenuhi, silakan saja," ujar Taufik yang juga wakil ketua DPR RI itu. Dia mengatakan, beberapa negara yang demokrasinya sudah maju memberikan hak memilih kepada militer. Dalam konteks Indonesia, harus dicermati sejarah perjalanan dwifungsi ABRI di era Orba. Itu terutama dikaitkan dengan tuntutan reformasi. "Dari sana dicari resultante yang tepat," kata Taufik. (pri/c2/bay)