PDIP-PKS Kompak Soal Bu Rinso

jpnn.com - JAKARTA-Menjelang reshuffle kabinet jilid dua, goyangan ke Menteri BUMN Rini Soemarno semakin kencang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah saling sepakat soal hal tersebut.

Informasi yang dihimpun, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan elite PKS. Salah satunya menjelang pengesahan RAPBN 2016 yang berujung penolakan seluruh fraksi di DPR terhadap tambahan penyertaan modal negara ke BUMN dalam jumlah besar. 

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan,  Mega tak hanya bersama elite KIH namun juga berkoordinasi dengan KMP terkait hal itu. Kesepakatan itu kabarnya juga menyangkut nasib Rini Soemarno.

Hendrawan mengungkap penolakan, ada 10 fraksi terhadap penambahan PMN untuk BUMN adalah fakta bahwa suara Senayan bulat menolak kebijakan Rini. Hal itu lantaran cara kerja Rini cenderung pragmatis.

"Menteri Rini besar dalam tradisi manajemen keuangan, sehingga cenderung pragmatis dan taktis. Sementara visi pembangunan BUMN seyogyanya sarat dengan dimensi strategis ideologis," ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (10/2).

Dihubungi terpisah, politikus PKS Fahri Hamzah mengungkapkan sikap yang sama. Selain mengkritisi soal kinerja BUMN yang rendah juga buruknya tingkat kepuasan terhadap Menteri BUMN berdasarkan sejumlah survei, elite PKS ini juga menyoroti cara kerja Menteri Rini yang dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

"Memang kekeliruan Rini ini menurut saya dia kurang memahami pasal 33 UUD 1945. Di sanalah tercantum prinsip berekonomi yang kita anut sebagai bangsa dan meletakkan BUMN sebagai kuasa pelaksana kegiatan ekonomi secara khusus selain koperasi dan badan usaha lainnya," urai Wakil Ketua DPR RI itu kepada wartawa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

Fahri menilai Rini menganggap BUMN sebagai entitas bisnis murni dan sebagai pelaku pasar yang liberal. Rini tidak paham konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD). "Karena itulah apa yang dilakukan Rini ini adalah bahaya besar. Sebuah skandal yang dapat membuat kita menderita besar," imbuhnya. (aen/dil/jpnn)