PDIP Singgung soal Etika Gibran bin Jokowi, Ada Kalimat Pembangkangan, Menusuk, Nih

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menunggu etika politik Gibran Rakabuming Raka mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA), setelah wali Kota Surakarta itu menjadi bakal cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya tidak mengeluarkan surat resmi pemberhentian Gibran.

"Maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik Mas Gibran sudah keluar dari PDIP Perjuangan itu sendiri," kata Basarah seusai agenda pertemuan dengan Council of Asian Liberal and Democrat (CALD) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan keputusan Gibran maju sebagai bakal cawapres yang diusung partai lain telah melenceng dari garis keputusan PDI Perjuangan yang mengukuhkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan capres-cawapres.

"Ketika beliau menjadi elitnya PDIP Perjuangan, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai, dan mekanisme-mekanisme partai dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Basarah mengatakan bahwa ketika PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah memutuskan tokoh yang diusung dalam kontestasi Pilpres 2024, maka seluruh kader partai termasuk Gibran wajib mematuhi putusan tersebut.

"Ketika Mas Gibran keluar dari skema keputusan yang sudah diambil Ibu Mega Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai dia telah melakukan pembangkangan," katanya.

Basarah menekankan bahwa PDIP menunggu Gibran menunjukkan etika politik terhadap Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDI Perjuangan yang disebut Basarah telah membesarkan bacawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu.