PDIP Tak Rela Habibie Dicerca di Malaysia

Ditambahkannya, DPR memang sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas ulah Zainudin Maidin terhadap Habibie. Namun Puan menganggap nota protes itu belum cukup tanpa upaya serius pemerintah. Meski DPR dan pemerintah punya pandangan politik yang berbeda, katanya, tapi soal menjaga kehormatan harus satu suara. "Dan menurut UU Hubungan Luar Negeri kewenangan pelaksanaan politik luar negeri ada di tangan Presiden dan menteri," kata Puan.

Ditambahkannya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pergaulan dunia karena sudah masuk dalam kelompok negara-negara maju (G-20) dan punya posisi strategis di ASEAN. Karenanya ia berharap penghinaan terhadap Habibie bisa dijadikan salah satu bahasan dalam pertenuan SBY dengan PM Malaysia.

“Bila kita diam saja, noda hitam dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia akan terus bertambah dan malah jadi bom waktu. Kita ada persoalan TKI di Malaysia yang masih harus diperkuat perlindungannya. Lalu ada juga perbedaan pendapat tentang warisan budaya seperti Batik, Reog, lagu Rasa Sayange, dan tari pendet. Masalah itu harusnya diselesaikan, bukan dibiarkan,” imbuh Puan.

Seperti diketahui, Zainudin menulis sebuah opini di harian Utusan Malaysia. Dalam tulisan yang dirilis Senin (10/12), Zainuddin menyebut Habibie adalah pengkhianat bangsa dan antek imperialis karena telah melepas Timor Timur dari  Indonesia pada 1999 silam. Zainudin menyampaikan hal itu sebagai respon atas pidato akademik Habibie di depan Dewan Pro Canselor Universitas Syah Alam, Selangor pada 6 Desember lalu. Habibie berpidato dalam forum itu atas undangan Anwar Ibrahim yang kini dikenal sebagai tokoh oposisi Malaysia.(ara/jpnn)