Pegawai Honorer Harus Dilindungi Program BPJS TK

jpnn.com, CIREBON - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) siap melindungi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa disebut pegawai honorer.

Demikian intisari dari Sarasehan bertema “Urgensi Program BPJS Ketenagakerjaan" yang diadakan Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korcab MP BPJS) Cirebon di Hotel Sutan Raja Jalan Tuparev Kabupaten Cirebon, Senin (22/10).

Hadir sbagai pembicara dalam kegiatan itu adalah Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto, Asda Pemerintahan dan Kesra Pemkab Cirebon Beny Sugiarsa, Kadisnaker Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi, Sekdis Pendidikan Kabupaten Cirebon Pahim, Kasi Jaminan Kesehatan Dinkes Mudiyono, Pos Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cirebon Fahmi Desrizan, Korcab MP BPJS Cirebon Fitrah Malik. Peserta kegiatan adalah pegawai honorer dari lintas SKPD Pemkab Cirebon.

Hery Susanto mengatakan pegawai honorer harus dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk dua program pokok yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

“Mereka dengan upah yang minim justru perlu mendapat proteksi dari negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hery.

Menurut Hery, Pemerintah Daerah berkewajiban mensinergikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas program jaminan sosial. Isu utama dari urgensi program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai Non ASN/Honorer adalah menurunkan tingkat resiko eksternal para pekerja karena risiko sosial, risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, risiko hari tua serta mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Beny Sugriarsa mengatakan pegawai honorer yang ada disahkan dalam SK Bupati Cirebon hanya berjumlah 180 orang. Sementara kebanyakan ada di tiap SKPD Pemkab Cirebon.

“Prinsipnya Pemkab Cirebon mendukung adanya perlindungan dan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan khususnya bagi pegawai honorer, tentu saja pegawai honorer yang bekerja di tiap SKPD itu menjadi kewenangan masing-masing kadis," kata Beny.