JPNN.com 
Pegiat Pemilu Dorong Pilkada Sehat dan Aman dari Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada tentu saja mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan perbedaan multikultur masyarakat Indonesia. Terutama di tengah pandemi covid-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang menjadi menjadi bukti kepedulian terhadap pelaksanaan Pilkada Sehat dan Aman Covid-19.
Oleh karena itu, para Penggiat Pemilu mengkritisi terhadap perilaku bakal pasangan calon sebagai cerminan seorang pemimpin yang baik di saat proses tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai pada tahap pendaftaran 4 sampai 6 September 2020 kemarin.
Para pengamat politik melaksanakan diskusi kritis secara daring dengan tema “Pilkada Sehat dan Covid-19 SIAPA PEDULI?", Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Hadir para narasumber di antaranya Ari Nurcahyo (PARA Syndicate), Jojo Rohi (Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP), Aditya Perdana (Pusat Kajian Politik FISIP UI/Puskapol UI), Jeirry Sumampow (Komite Pemilih Indonesia atau TePI Indonesia; Lucius Karus (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPPI); Ray Rangkuti (Lingkar Madani / LIMA), Alwan Ola Riantoby (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat/(JPPR), Arif Susanto (Exposit Strategic, dan Erik Kurniawan (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi /SPD).
Ari Nurcahyo mengatakan bahwa pertanyaan “Pilkada Sehat –Covid-19, Siapa Peduli?” merupakan cerminan calon pemimpin masa kini yang mesti menjadi teladan masyarakat terkait kepedulian taat protokol kesehatan dan juga pengujian terhadap sense of crisis.
“Saya mengatakan siapa yang peduli, ini cermin bahwa hari ini demokrasi kita melihat bahwa para paslon itu kan calon pemimpin, calon pemimpin menurut saya tidak mencerminkan dan tidak melakukan teladan dan etika publik mereka, mereka baru pasangan calon tetapi tidak menaati aturan terkait protokol kesehatan,” kata Ari.
Menurutnya, pengumpulan massa yang terjadi pada tahap pendaftaran Pilkada kemarin disebabkan oleh perilaku paslon untuk “show off power” atau ingin memamerkan seberapa besar kekuasaan/kekuatan paslon.
