Pejabat Australia Dibekali Pedoman Respon Isu Ketegangan di Laut China Selatan

Selasa, 23 Februari 2016 – 15:06 WIB

Anggota Parlemen dan pejabat Pemerintah Australia diberikan pedoman terbaru mengenai bagaimana merespon pertanyaan seputar ketegangan yang semakin meningkat di Laut China Selatan.

Pedoman ini diberikan menyusul terus meningkatnya eskalasi kagiatan di Laut China Selatan oleh Beijing.

Dokumen Inti fokus perhatian media yang didapatkan ABC disusun oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), dan telah dikonsultasikan kepada Departemen Pertahanan, Perdana Menteri dan kabinet.

Dokumen setebal 7 halaman ini diberikan catatan 'hanya untuk kalangan pejabat' dan dipersiapkan menyusul perkembangan terbaru di kawasan Laut China Selatan.

Pekan lalu China kedapatan telah mengerahkan sistem misil daratan ke udara di Pulau Woody yang disengketakan, meski dokumen tersebut masih menyebut perkembangan itu sebagai "kemungkinan pengerahan oleh China'.

Pejabat publik yang ditanya mengenai isu ini disarankan untuk menyatakan "kita tidak memihak pada klaim teritorial yang saling bersaing di Laut Cina Selatan tetapi reklamasi lahan dan kegiatan konstruksi oleh Cina dan pengklaim lainnya memang menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut".

Dan jika ditanya "Apakah Australia memiliki respon apapun terkait laporan media bahwa China telah mengerahkan peluncur rudal darat -ke-udara ke Woody Island?", Anggota Pemerintah disarankan untuk menjawab: "Kami telah melihat gambar komersial dan penilaian kami adalah bahwa gambar tersebut memang menunjukkan China telah mengerahkan rudal seperti yang dilaporkan ".

Saran departemen menambahkan: "dan tindakan seperti itu yang sudah pasti akan semakin meningkatkan ketegangan sangat mengkhawatirkan."

Pada subjek diplomasi yang sangat sensitif dari kebebasan operasi navigasi, pejabat diperingatkan bahwa "Pemerintah Australia mendukung hak-hak semua negara, termasuk Amerika Serikat, untuk melaksanakan kebebasan navigasi dan kebebasan melakukan menuver penerbangan di bawah hukum internasional".

Bagian latar belakang ditandai "tidak untuk kepentingan umum" menjelaskan bagaimana klaim china atas '9 garis terputus' atau 'nine-dash-line' mencakup "sekitar 80 persen dari kawasan Laut Cina Selatan termasuk Pulau Paracel dan Spratly".

External Link: South China Sea document