Pejabat Daerah Diminta Serius Lapor Kekayaan

Sabtu, 26 Desember 2009 – 02:26 WIB

Itu berarti pejabat daerah yang tidak melaporkan dan tidak memperbarui laporan kekayaan patut dicurigai, apalagi jika laporan tidak sesuai fakta. "Jika hal itu terjadi, KPK harus langsung bergerak ke daerah," tegasnya.

 

Depdagri yang secara struktural membawahkan daerah perlu menerbitkan regulasi untuk mendorong dengan tegas kepala daerah menyampaikan LHKPN. Regulasi setingkat peraturan Mendagri bisa diatur demi memberi sanksi bagi kepala daerah yang lalai.

 

Rabu (23/12), Wakil Ketua KPK Haryono Umar bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Departemen Dalam Negeri. Pertemuan itu terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Salah satu poin pembicaraannya adalah pelaporan kekayaan pejabat daerah.

 

Dalam kesempatan tersebut, Haryono mengungkapkan, saat diminta untuk melaporkan harta kekayaannya, pejabat daerah kerap sebatas melaporkan, tapi sering mengabaikan untuk memperbarui laporan tersebut. "Yang sering dilupakan adalah meng-up date laporan harta kekayaan," katanya. (bay)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Depdagri diminta aktif menagih LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara) para pejabat daerah.

• First «
• Prev
• 1
• 2