Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Harus Transparan, Tak Perlu Persyaratan Berlebihan

Rerie juga mengingatkan setelah peserta program ikut pendidikan dan pelatihan apakah pemerintah sudah mempersiapkan tindak lanjutnya, misalnya kesempatan atau lowongan kerja untuk mereka.

"Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak perusahaan yang siap menampung mereka? Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran," katanya.

Dia menambahkan, motivasi para pendaftar juga perlu digali. "Jangan sampai mereka mendaftar hanya untuk coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti. Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan untuk program ini mubazir," imbuhnya.

Pendaftaran kartu prakerja ini dilakukan secara online, karena itu anggota dewan tersebut mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem dan IT dengan baik.

"Jangan sampai pendaftar terkendala karena infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru," pungkas Rerie. (jpnn)