Pelanggar Kebijakan Bebas Visa Terbanyak dari Tiongkok

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR malah meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa yang diberlakukan kepada 169 negara.

Alasannya, dampak yang terjadi lebih menunjukkan bahwa kebijakan itu telah melenceng dari tujuan meningkatkan kunjungan warga asing ke dalam negeri.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengungkapkan, laporan pelanggaran warga negara asing (WNA) di wilayah NKRI sudah berada pada taraf mengkhawatirkan dan meresahkan.

”Hal ini tidak bisa lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang, berupa kebijakan bebas visa,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

Jazuli mengingatkan, berbagai peristiwa yang terkait dengan WNA, utamanya Tiongkok, sudah sering terjadi. Di antaranya, kasus warga Tiongkok menanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya di Bogor.

Dalam jangka panjang, pelanggaran semacam itu bisa ”membunuh” sektor pertanian dalam negeri, bahkan mamaksa RI memenuhi seluruh kebutuhan pangan dengan cara impor.

Tidak berselang lama, muncul fenomena bendera-bendera asing di beberapa wilayah. ”Sekarang juga marak tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di sektor bawah. Sementara warga setempat sulit mencari makan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan,” ujarnya, mengingatkan.

Menurut Jazuli, peristiwa tersebut menjadi catatan kesekian tentang dugaan pelanggaran WNA dengan memanfaatkan kebijakan bebas visa.