Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek Dinilai Kuatkan BRIN di Bawah Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi keputusan DPR RI yang sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo, soal peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Menurut Hasto, hal itu membuktikan DPR memiliki semangat yang sama dengan Presiden Jokowi.

Dia menganggap keputusan kedua belah pihak sangat memahami betapa pentingnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan langsung berada di bawah presiden.

Hasto berpandangan dengan peleburan kembali Kemendikbud dan Kemenristekdikti, maka posisi BRIN akan makin kuat, meski Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN belum diundangkan.

"BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masak kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya," kata Hasto di sela-sela acara Gowes PDIP Bareng Wartawan di seputaran Jakarta Pusat, Sabtu (10/4).

Hasto menyatakan bahwa PDIP melihat BRIN dalam kerangka ideologis sebagai penopang agar Indonesia berdikari.

Dia menceritakan saat PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi sebagai presiden, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bukan bicara soal bagi-bagi jabatan politik.

Namun, justru menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki BRIN.

"Ibu Mega menegaskan perlu empat hal, yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional," kata Hasto.

Dia menyatakan bahwa Megawati banyak berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara melalui BRIN.

"Maka BRIN ini sangat penting di dalam membangun spirit kami, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambah Hasto lagi.

Dia menyatakan bagi PDIP tidak ada bangsa yang maju tanpa proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas dasar itulah, menurut Hasto, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung.

"Itulah makna secara politik ideologis di dalam membangun kedaulatan ekonomi," tegas Hasto.

Saat disinggung mengenai kekosongan jabatan dengan adanya peleburan dua kementerian itu, Hasto menegaskan semua pihak sebaiknya lebih berbicara tentang bangsa dan negara. Bukan soal bagi-bagi jabatan.

"Untuk bangsa dan negara jangan bicara jabatan kosong atau nambah. Bicara mana yang lebih mendorong bangsa ini memiliki sebuah tata pemerintahan yang memastikan jalan bagi masa depan," kata Hasto. (tan/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!