Pemanggilan Ari Muladi Bermasalah

Jumat, 13 November 2009 – 21:42 WIB

JAKARTA - Setidaknya tujuh pasal digunakan kepolisian untuk membuat Ari Muladi mau hadir di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Namun dari penelusuran JPNN, satu di antaranya yakni Pasal 134 KUHP, ternyata sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 134 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik Presiden RI itu telah dibatalkan sejak akhir Desember 2006. Putusan MK ini memenangkan uji materil yang diajukan oleh politisi PPP, Egi Sudjana.

Menurut peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Yulianto, tindakan kepolisian ini, baik karena sengaja ataupun kelalaian, dinilai telah melanggar UUD 1945. "Setiap orang tidak boleh melanggar UUD 1945. Bahkan Presiden dapat dimakzulkan (terkena impeachment) apabila melanggar UUD 1945," kata Yulianto di Jakarta, Jumat (13/11).

Tindakan penyidik kepolisian ini juga dinilai merupakan bentuk ketidakpatuhan kepada MK. Sebab, putusan terhadap pasal yang sudah dibatalkan tersebut bersifat final dan mengikat.

JAKARTA - Setidaknya tujuh pasal digunakan kepolisian untuk membuat Ari Muladi mau hadir di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Namun dari penelusuran

• 1
• 2
• Next
• Last »