Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dikritik, Ini Pembelaan Moeldoko

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko merasa perlu meluruskan pandangan miring sejumlah pihak terhadap pembangunan infrastuktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia bahkan menilai kritik tersebut tidak pas, dan terkesan ingin mendeligitimasi pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah.

"Padahal di beberapa daerah banyak yang sampaikan bahwa Pak Jokowi itu Bapak Infrastruktur Indonesia, tapi juga ada yang mengkritisi. Sebenarnya Infrastruktur bukan hanya jalan tol, pelabuhan. Karena ada juga infrastruktur sosial yang dibangun," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat
(8/2).

Beberapa pandangan miring itu berdasarkan catatan KSP, antara lain ada yang menyebut infrastruktur yang dibangun tidak menguntungkan. Terkait hal itu, Moeldoko menuturkan kalau orientasi pembangunan dilakukan hanya untuk mencari suara pada Pilpres 2019, maka Jokowi cukup membangun di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Nilai ekonominya pun diyakini akan cepat tumbuh.

"Tapi masa iya kepala negara berpikir seperti itu. Seorang negarawan berpikir mengurus negara itu sekaligus, bukan hanya nyanyian sambung menyambung menjadi satu," lanjut Moeldoko menyampaikan pembelaannya.

Kemudian, ada juga yang menyebut infrastruktur yang dibangun kenapa hanya jalan tol? Faktanya, ucap jenderal kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu, banyak program lain yang dikerjakan pemerintah.

Lalu, jalan tol disebut bukan untuk rakyat. Berangkat dari pengalaman jalan bebas hambatan yang mengarah ke Bandung, di mana banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ditinggalkan konsumen. Maka ke depan akan dievaluasi.

"Dari pengalaman itu, kami berpikir nanti di jalan tol baru akan disediakan outlet untuk pemain UMKM, sehingga mereka yang dulu dilewati jalan lama tidak merasa tertinggal," jelasnya.

Sederet pandangan miring lainnya terkait infrastruktur antara lain, pembangunan itu dianggap tidak menciptakan lapangan kerja, utang menumpuk, BUMN merugi, swasta tidak kebagian proyek. Semuanya, tegas Moeldoko, hanya isu.