Pembatasan BBM Dinilai Tidak Adil

Rabu, 11 Januari 2012 – 10:47 WIB

"Sementara di republik ini kita tahu terdapat banyak perusahaan migas yang bahkan lebih besar dari BUMN Pertamina. Ini kan sangat-sangat memerihatinkan. Kemana pendapatan sekian besar yang seharusnya menjadi hak rakyat, tapi tidak terserap?," ujar Dewi.

Ia memertanyakan bagaimana seharusnya sikap Menko Perekonomian, apa yang akan dilakukan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, bagaimana peran Menteri ESDM dalam pengawasan produksi migas? Dan apa yg harus dilakukan BP Migas agar para KKKS membayar pajak dengan jujur dan tepat? Bagaimana pula dengan Kejaksaan Agung, KPK? "Apakah untuk hal semacam ini harus SBY selaku Presiden yang turun langsung? Sementara DEN yang diketuai Presiden saja mandul, belum ada hasil apapun dalam pembuatan kebijakan sektor energi," pungkas Dewi penuh keprihatinan.

Nah maka dari itu, Dewi menegaskan rakyat hanya dibuat makin sengsara. "Rakyat jangan jadi korban. Pemerintah (presiden) harus mundur karena terbukti mandul!," tegasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA--Kebijakan pembatasan BBM yang akan diberlakukan pemerintah sungguh kian memberatkan hidup rakyat. "Rakyat makin sengsara. Hak rakyat

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News