Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu DPR

"Ya, jadwalnya besok (hari ini, Red) ketemu (DPR, pemerintah, dan BPH Migas)," kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/12).

Dia mengatakan, pemerintah akan mengajukan opsi pertama dalam pembatasan BBM bersubsidi. Seluruh kendaraan roda empat berpelat hitam akan dilarang membeli BBM bersubsidi. Kebijakan itu membebaskan kendaraan roda dua, tiga, angkutan umum pelat kuning, dan nelayan untuk membeli premium dan solar. Opsi kedua yang juga dibahas adalah pelarangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi produksi 2005 ke atas (tahun 2005 dan sesudahnya)."Apapun keputusan pemerintah dan DPR, kami mengawasi pelaksanaannya. Selama ini kami sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan," tegas dia.

Di depan DPR, kata dia, pemerintah dan BPH Migas akan memaparkan latar belakang mengapa pembelian BBM subsidi harus dibatasi hingga manfaat finansial dari kebijakan itu. Tak ketinggalan akan dipresentasikan mengenai penerapannya secara operasional, hasil akhir, maupun legalitas dari aturan kebijakan tersebut.