Pembentukan Komisi Perlindungan KPK Tak Penting
Jumat, 16 September 2011 – 18:45 WIB
JAKARTA - Kerap dihajarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun tekanan dari berbagai sudut yang diterima pada pimpinan lembaga superbody dijadikan alasan untuk membentuk Dewan Perlindungan KPK. Namun, wacana pembentukan ditolak mentah-mentah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Senayan menilai, pembentukan Komisi atau Dewan Perlindungan KPK itu mengada-ada, tak penting dan tak masuk akal. Karena siapapun yang duduk di kursi Pimpinan KPK, sangat rentan tekanan dari banyak pihak.
"Saya pribadi menyatakan tidak perlu adanya komisi atau badan perlindungan KPK. KPK sekarang ini sudah cukup kuat. Kalau KPK bekerja sesuai aturan main yang dimiliki, saya yakin KPK tidak akan seperti sekarang," tolak Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Press Room DPR RI, Jumat (16/9).
Dia menambahkan, justru karena KPK tidak sesuai aturan main, maka sampai menimbulkan pertanyaan besar di publik. Seperti jelas Pram, masih adanya pimpinan KPK yang bertemu orang berperkara, bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan politik tertentu di luar Gedung KPK. "Ini menimbulkan kecurigaan publik yang besar," tegasnya.
JAKARTA - Kerap dihajarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun tekanan dari berbagai sudut yang diterima pada pimpinan lembaga superbody dijadikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Begini Pesan Jokowi di HUT ke-79 TNI
-
Refly Harun Singgung Konspirasi, Persahabatan TNI-Polri | Reaction JPNN
-
Kubu Vadel Badjideh Tuding Balik Nikita Mirzani Soal Penelantaran Anak
-
Sidang Sengketa Tanah Pramuka Ujung, Penasihat Hukum Yakin Terdakwa Tidak Bersalah
-
Meha Rilis Extended Play Cinta Tak Pernah Salah
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Fateta IPB Deklarasikan Kesiapan untuk Atasi Tiga Tantangan Besar dan Mendorong Inovasi Pertanian
Minggu, 06 Oktober 2024 – 19:30 WIB - Humaniora
Wanita yang Hilang Diterkam Buaya Ditemukan Meninggal Dunia
Minggu, 06 Oktober 2024 – 19:00 WIB - Humaniora
Dies Natalis ke-60, IPB Berikan ‘Fateta Award 2024’ Kepada Menteri LHK dan Direktur Utama Astra
Minggu, 06 Oktober 2024 – 13:05 WIB - Hukum
Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU Minerba
Minggu, 06 Oktober 2024 – 12:46 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pilkada
Survei IPO di Pilgub NTB, Iqbal-Dinda Memimpin, Zul-Uhel Makin Anjlok
Minggu, 06 Oktober 2024 – 15:11 WIB - Moto GP
Klasemen MotoGP 2024: Pecco Masuk Klub Elite, Ada Marquez & Rossi
Minggu, 06 Oktober 2024 – 16:47 WIB - Gosip
Vadel Badjideh Belum Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Merespons Begini
Minggu, 06 Oktober 2024 – 15:01 WIB - Olahraga
Puluhan Warga Bogor Meriahkan Fun Run Rengganis Salon
Minggu, 06 Oktober 2024 – 16:00 WIB - Seleb
Penyesalan Terbesar Chiki Fawzi setelah Marissa Haque Meninggal
Minggu, 06 Oktober 2024 – 14:07 WIB