Pemberian Hak Pilih TNI Ancam Stabilitas Nasional
Kamis, 24 Juni 2010 – 12:54 WIB
Menurut Marzuki, hak politik setiap warga negara memang tidak boleh dikebiri. Namun, kondisi demokrasi di Indonesia belum memungkinkan untuk itu. Sebagai contoh adalah kalangan PNS. Meskipun punya hak pilih tetapi PNS diharapkan untuk tidak berpihak. Sayangnya netralitas PNS ini masih dipertanyakan. Pada kenyataannya, mereka sering digerakkan untuk berpihak oleh incumbent.
“Jika dia tidak mau berpihak, posisinya akan diganti. Sampai sekarang ini masih berjalan. Nah, kalau PNS begitu, bagaimana TNI? Kita khawatir stabilitas nasional,” ujarnya. Karena itu dia menyarankan agar untuk sementara, aparat TNI sebaiknya menjaga stabilitas keamanan nasional saja.