Pemda Diminta Segera Kembangkan Pelatihan Vokasi

Menyoal pendanaan pelatihan, Bambang mengatakan saat ini alokasi anggaran untuk pelatihan kerja masih sangat jauh dibandingkan untuk pendidikan formal. 

“Peran anggaran menjadi sangat penting baik anggaran pusat, daerah atau sumber dari swasta. Kami minta kepada para kepala dinas provinsi/kab/kota untuk mengalokasikan dana  APBD  untuk pelatihan lebih besar lagi,“ kata Dirjen Bambang.

Menyinggung target pemerintah melatih 1,4 juta orang di tahun 2019 7 Dirjen Bambang mengatakan meski tidak mudah menambah instruktur PNS karena beberapa regulasi Kemenpan-RB, Kemnaker akan terus berkordinasi pengembangan instruktur yang berstatus PNS. 

“Sesuai dengan kesimpulan Rakornas, sangat tepat jika kita semua dalam melaksanakan pelatihan kerja, mengantisipasi kekurangan instruktur, kita bersinergi dengan pihak ketiga seperti industri,“ tukas Bambang

 seraya mengatakan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)  BLK diminta segera untuk mengidentifikasi program pelatihan di BLK-BLK sesuai dengan skema yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diharapkan seluruh UPTD BLK menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).(jpnn)