Pemda Kekurangan Ahli Keuangan

Selasa, 21 Juli 2009 – 15:49 WIB

JAKARTA--Pantas saja pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih saja buruk dan mayoritas mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini lantaran para pejabat yang mengatur keuangan tidak paham tentang akuntasi. “Di daerah kita temukan yang duduk sebagai kepala bagian keuangan lulusan dokter, hukum, dan lain-lain. Mana tahu mereka tentang akuntasi,” ungkap Kepala Direktorat Litbang BPK RI Gudono.

Lanjutnya, rendahnya pemahaman para pejabat pengelola keuangan daerah terhadap akuntasi menyebabkan laporannya kacau balau sehingga sulit diaudit. “Kalau laporannya kacau balau bagaimana bisa diaudit, makanya BPK selalu memberikan opini disclaimer. Untuk mengatasinya, pejabatnya harus diberikan pelatihan tentang akuntas," ujar Gudono.

Di sisi lain Kaditama Revbang Diklat PKN BPK RI Daeng M Nazier menyatakan, jumlah SDM yang paham tentang akuntasi publik sangat sedikit. Mereka lebih banyak tahu tentang akuntasi swasta.

“Baru STAN (Sekolah Tinggi Akuntasi Negara) saja yang lulusannya bisa mengaudit keuangan publik. Akuntan lulusan universitas lain tidak paham soal itu, mereka lebih paham mengaudit laporan keuangan swasta. Sementara di daerah yang duduk kan lulusan IPDN dan dalam kurikulumnya tidak mempelajari soal pengelolaan keuangan,” tuturnya. (esy/cha/JPNN)

JAKARTA--Pantas saja pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih saja buruk dan mayoritas mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan