Pemerintah Akui Pembatasan BBM Subsidi Sulit Diawasi

JAKARTA — Pemerintah memang sudah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan BBM subsidi per 1 Januari 2011. Namun yang masih menjadi persoalan adalah pola pengawasan sehingga kebijakan itu bisa benar-benar berjalan sesuai rencana.

"Nanti memang sulit saat melakukan kontrol dan pengawasan pelaksanaannya. Karena itu tim tekhnis antara ESDM dan Pertamina mulai dari sekarang sudah mempersiapkan mekanisme pengawasan itu. Tentu menunggu persetujuan juga dari DPR," kata Menteri koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa pada wartawan di Jakarta, Senin (29/11).

Selain itu, Pemerintah juga masih menentukan satu dari dua opsi tentang kriteria kendaraan yang harus dibatasi pembelian bahan bakarnya. Opsi pertama, diberlakukan untuk seluruh kendaraan buatan di atas tahun 2005. Sedangkan opsi kedua adalah diberlakukan untuk seluruh kendaraan pribadi atau plat hitam.

Dari dua opsi yang ada, Hatta menilai bahwa membatasi BBM subsidi untuk seluruh kendaraan plat hitam lebih efisien. Alasannya, karena lebih mudah pelaksanaannya di lapangan daripada harus melihat jenis kendaraan berdasarkan tahun produksi.