Pemerintah Berjuang Katrol Peringkat Kemudahan Berbisnis

jpnn.com, JAKARTA - Belum puas dengan peringkat kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia, pemerintah akan menemui lembaga keuangan global itu.

Akan ada tim khusus yang bertugas meyakinkan Bank Dunia agar peringkat Indonesia bisa dikatrol dari posisi 91 saat ini.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah menemui tim Bank Dunia pada pertengahan Mei ini.

Pada pertemuan tersebut, tim Bank Dunia juga melakukan verifikasi kepada para responden mereka di Indonesia.

’’Kami memang berhasil naik ranking dan masuk sebagai top reformers. Tapi, masih ada beberapa indikator dalam EoDB (ease of doing business) yang nilainya jauh dari target. Itu yang menjadi fokus kami,’’ kata Darmin di Jakarta, Selasa (9/5).

Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasar sepuluh indikator dengan bobot yang sama.

Antara lain, memulai usaha, berurusan dengan izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak, dan akses kredit.

Ada juga pelaksanaan kontrak, akses terhadap listrik, perdagangan lintas perbatasan, penyelesaian hambatan, serta perlindungan terhadap investor minoritas.