Pemerintah dan DPR Harus Siap Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global

“Kami berharap jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi di bawah lima persen karena akan menyebabkan pengangguran, kemiskinan, yang akan bertambah,” kata dia dalam kesempatan itu.

Andi menegaskan, pemerintah dan DPR harus tegas. Pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengawal APBN yang kredibel, efektif, dan efisien. “Fiskal bisa digunakan sebagai senjata dari pemerintah. Artinya belanja-belanja yang tidak terlalu mendesak, tidak terlalu mendukung ekonomi, bisa dialihkan kepada belanja lainnya. Bagaimana mengurangi kebocoran ini penting. Karena APBN kita Rp2.300 triliun betul-betul  kita harapkan bisa memperkuat ekonomi kita sehingga resesi akan bisa kita hadapi,” ungkap Andi.

Ketua Komite IV DPD RI dari dapil Jambi, Elviana memastikan resesi ekonomi global akan berdampak pada Indonesia. “Cuma, masih menunggu apakah skalanya besar atau kecil,” ujar Elviana dalam kesempatan tersebut.

Ia menjelaskan alasan resesi ekonomi global berimbas ke Tanah Air karena produk domestik bruto  Indonesia dipengaruhi faktor ekspor, tetapi tidak perlu khawatir karena berdasar informasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) pengaruhnya kepada Indonesia  itu hanya sekitar 17,8 persen.

“Namun demikian, kalau sekiranya faktor-faktor ekspor dari daerah atau potensi-potensi daerah seperti ekspor kelapa sawit, karet, batu bara, itu bisa pemerintah menyelesaikan problem-problem-nya ini maka saya pikir dari faktor (pengaruh ekspor ke PDB) yang hanya 17,9 persen tadi bisa meningkat. Itu sangat menolong,” katanya.  

Elviana menegaskan untuk bisa sedikit selamat dari resesi ekonomi dunia, pemerintah harus memikirkan dua faktor PDB yang lain yaitu konsumsi domestik dan investasi. “Faktor investasi inilah yang menurut pandangan kami di daerah yang perlu menjadi urusan dari pemerintah saat ini mulai dari aturan,” ungkap Elviana.

Nah, ujar Elviana, untungnya sekarang ini Presiden Jokowi akan melakukan omnibus law terhadap sejumlah aturan termasuk yang terkait invetasi.

Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah dan DPR menyelesaikan persoalan aturan investasi, termasuk untuk daerah-daerah potensial ekspor. “Sehingga ekonomi kita tumbuh. Jadi DPD dalam posisi tidak terlalu pesimistis (terhadap ancaman resesi ekonomi global), selagi  pemerintah memperhatikan dan care terhadap daerah,” tambah Elviana.