Pemerintah Didorong Segera Buat Peta Jalan Ekonomi Natuna

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mendorong pemerintah segera membuat peta jalan pemanfaatan sumber daya di kawasan perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Apalagi, kata Halim, bila ada berbagai pihak berencana untuk menanamkan modal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.

"Peluang kolaboratif (investasi di Natuna) sangat dimungkinkan, sepanjang jelas pembagian peran dan peta jalan pemanfaatan sumber dayanya," tambahnya, kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Permasalahan utama bagi Indonesia di Laut Natuna Utara, jelas Halim, ialah penguasaan efektif melalui kehadiran mulai dari pemerintah hingga nelayan.

Dengan melibatkan pihak investor asing, lanjutnya, merupakan langkah yang sah-sah saja sepanjang kerja sama itu jelas.

Terlebih, ujar dia, keterlibatan investor asing juga hanya dapat dibatasi di sektor pengolahan ikan saja, bukan penangkapan.

"Dalam konteks itu, ada baiknya digelar perencanaan strategis untuk pemanfaatan sumber daya ikan di utara Natuna dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, KKP, Kemenhub, instansi pemerintah terkait lainnya dan masyarakat perikanan," kata Halim lagi.j

Dengan perencanaan itu, ia mengutarakan harapannya agar dapat diterbitkan pula peta jalan pemanfaatan sumber daya ikan yang operasional dan berjangka panjang, mulai dari 5, 10 hingga 20 tahun ke depan.