Pemerintah Diminta Atasi Illegal Drilling di Jambi

jpnn.com, JAMBI - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung meminta pemerintah mengatasi illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal di Provinsi  Jambi.

Menurut Tamsil, hal itu harus dilakukan untuk meningkatkan produksi PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi.

“Kami berkesimpulan bahwa perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta menyertakan juga Komisi Pengawas SKK Migas dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk juga Kapolri yang bisa menyelesaikan masalah illegal drilling,” ucap Tamsil saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi, Kamis (23/8).

Dia menjelaskan, jika persoalan itu bisa terselesaikan, satu permasalahan besar sudah bisa diatasi.

“Masalah illegal drilling ini bukan hanya merugikan Pertamina dalam masalah produktivitasnya, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Ini semua mempunyai implikasi yang bisa menelan korban,” tambah politikus Fraksi PKS itu.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI dengan Pertamina, SKK Migas, dan wali kota Jambi ada usul yang menarik, yakni illegal drilling tersebut dilegalkan.

“Ada pilot project yang sudah dilakukan oleh Pertamina EP, yakni adanya kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat. Bahkan bagi hasilnya pun sudah ditentukan yaitu 70 persen untuk masyarakat. Tentu hal itu bisa memberikan keuntungan yang cukup signifikan,” kata Tamsil.

Politikus dapil Sulsel itu menilai, kalau hal itu bisa dilakukan, kondisinya berpotensi menjadi lebih baik.