Pemerintah Diminta Umumkan Daerah Gagal Pemekaran
Selasa, 24 Februari 2009 – 19:09 WIB
Menurut Anwar, munculnya angka tersebut seiring dengan peristiwa yang terjadi di DPRD Sumatera Utara. Sementara pemerintah sendiri selaku institusi yang melegalisasikan pemekaran wilayah pun terjebak dengan wacana 80 persen itu. “Saya menghimbau agar data tersebut dikaji ulang, agar tidak terlalu jauh menjadi fitnah,” katanya.
Sementara itu, Alex Noerdin pun mengingatkan agar proses pemekaran tidak hanya datang dari bawah. “Pemerintah sendiri hendaknya juga punya grand design nasional tentang pemekaran wilayah. Dengan demikian, rencana dan proses pemekaran sebuah daerah bisa menggambarkan satu kesatuan berbangsa dan bernegara. Proses pemekaran seperti sekarang harus disempurnakan agar hakekat pemekaran itu terwujud,” jelasnya.