Pemerintah Dinilai Salahi Filosofi Cukai

JAKARTA - Langkah pemerintah terkait wacana pengenaan cukai terhadap beberapa produk seperti telepon seluler, komputer jinjing, hingga minuman berkarbonasi dan berpemanis dinilai telah menyalahi filosofi cukai.  Sebab, cukai yang harusnya sebagai instrumen pengontrol justru dijadikan untuk menggenjot penerimaan negara.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai, pemerintah saat ini telah keluar dari patron demi mengejar penerimaan negara.  "Ada setting yang salah di sini.  Cukai itu bukan instrumen utama dalam penerimaan negara," ujar Latif dalam rilis yang diterima JPNN, Selasa malam (19/2).

Menurutnya, cukai seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol konsumsi suatu produk atau barang. Namun, kata Latif, semakin ekspansif tingkat kenaikan cukai terhadap produk tertentu, maka dampaknya pada pada penurunan pendapatan dari sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak.  "Ini istilahnya masuk kantong kiri keluar kantong kanan," sebutnya.

Latif juga mengritik langkah antarkementerian yang tidak sinergis satu sama lain. Dia mencontohkan sikap Kemenkeu yang cenderung memakai 'kaca mata kuda' untuk menggenjot penerimaan negara.