Pemerintah Dinilai Tak Konsisten

JAKARTA - Tertangkap basahnya sebuah kendaraan operasional pejabat teras kementerian dengan nomor polisi B 1853 RFV, yang mengisi BBM bersubsidi di sebuah SPBU di kawasan Senayan, Jakarta Barat, Kamis (25/4) sore dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Menteri ESDM No.1/2013.

"Jelas itu tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara saat dihubungi jpnn.com, Kamis malam.

Ketidak konsistenan pemerintah ini, lanjut dia, perkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, di mana, secara umum program pembatasan BBM subsidi tahun 2012 yang diberlakukan untuk pejabat negara yang ada di Jawa, tingkat keberhasilannya hanya 36 persen.

"Jadi kalau tingkat keberhasilannya hanya 36 persen, di Jawa pula, bagaimana kita berharap pada yang bukan penyelenggara negara, dan mereka di luar Jawa. Sedangkan yang dekat dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saja tidak seperti ini kondisinya," tutur Marwan.