Pemerintah Dinilai Tak Perhatikan Petani

JAKARTA--Naiknya impor hortikultura dari China dan negara lainnya ke Indonesia harus mendapatkan perhatian serius Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Setelah para petani kentang, kini petani bawang merasakan kencangnya tekanan impor. Sehingga, hasil panen mereka jatuh dan tidak dapat menikmati harga yang ekonomis.

Komisi IV DPR RI, meminta Kemenetrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan duduk bersama membahas hal ini. Dan, berpikir jauh ke depan bahwa keunggulan komparatif dan kompetitif negeri ini adalah sektor pertanian. "Kita ini negara kita agraris dan tentunya membangun pertanian dan kesejahteraan petani lebih penting ketimbang hanya menjaga sistem perekonomian yang basisnya perdagangan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, lewat pesan singkatnya, dari India, Rabu (7/12).

Dijelaskan Herman, Undang-undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010 sudah dengan sangat jelas melindungi petani hortikultura dalam negeri. Kemudian, membatasi impor dengan mengatur tarif bea masuk agar hasil petani hortikultura kompetitif. "Pemerintah juga harus membantu dalam hal promosi dan pemasaran," katanya.

Menurut dia, nilai tukar petani harus ditingkatkan melalui sistem tata niaga yang berpihak pada petani. Dia mencontohkan, di beberapa negara seperti New Zealand, Jepang dan India, sektor pertaniannya mendapatkan perhatian khusus.Baik melalui regulasi maupun subsidi. Sebagai contoh di Jepang untuk beras bea impornya dikenakan 700 persen. Di India diberikan subsidi produksi. "Dan di New Zealand assosiasi petani dilibatkan dalam penentuan kebijakan pemerintahnya," kata politisi Partai Demokrat, itu. (boy/jpnn)