Pemerintah Ditantang Susun Bersama Regulasi DBH Perkebunan

JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nasrul Abit meminta bupati yang daerahnya penghasil sawit untuk duduk bersama dengan pemerintah merumuskan regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Perkebunan.

Regulasi ini menurut Nasrul Abit sangat diperlukan karena kontribusi ekspor sawit terhadap APBN sangat signifikan jumlahnya, sementara kabupaten penghasil sawit umumnya masuk dalam daerah miskin dan tertinggal.

"Asosiasi Petani Kelapa Sawit mengungkap bahwa kontribusi ekspor minyak sawit terhadap APBN tahun lalu mencapai Rp80 triliun. Ini jumlah yang sangat signifikan bagi kabupaten-kabupaten penghasil sawit," kata Nasrul Abit, mewakili Ketua Umum Apkasi Israr Noer, saat menutup panel diskusi daerah penghasil sawit di Jakarta, Kamis (5/7).

Masalah mulai muncul ketika dana Rp80 triliun itu tidak mengalir ke daerah-daerah sentra penghasil sawit. Padahal menurut Bupati Pesisir Selatan itu, untuk menjaga proses produksi dan pendistribusian minyak sawit ke lokasi pelabuhan ekspor membawa konsekuensi semakin pendeknya usia infrastruktur daerah seperti jalan dan jembatan.