Pemerintah Godok Tiga Opsi Distribusi BBM Bersubsidi

jpnn.com - JAKARTA – Penurunan harga minyak dunia membuat pemerintah segera menggodok kebijakan baru tentang BBM bersubsidi. Tiga opsi kebijakan dipilih untuk memastikan level aman subsidi BBM dapat dijaga secara berkesinambungan.

Opsi terbaik di antara tiga pilihan itu diumumkan akhir tahun ini. Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng di Kementerian ESDM mengatakan, salah satu opsi itu adalah mekanisme subsidi tetap. Dua lainnya adalah pelarangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi dan penyesuaian harga.

”Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Siapa yang bisa jamin harga minyak tahun depan turun seperti akhir tahun ini,” katanya.

Larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi memang bukan wacana baru. Namun, opsi tersebut dimunculkan lagi karena manfaatnya sangat besar. Larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi akan menekan pemakaian hingga 30 juta kiloliter pada 2015. Selain itu, pihaknya memastikan BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.

Untuk opsi subsidi tetap, Sommeng menyebut besarannya Rp 1.500 sampai Rp 2 ribu per liter. Usulan itu sudah disampaikan kepada pemerintah. ”Masih dibicarakan di Kemenkeu,’’ imbuhnya.

Opsi-opsi tersebut muncul karena harga keekonomian premium pernah menyentuh level Rp 8 ribu per liter. Padahal, di pasaran saat ini harga ecerannya Rp 8.500 per liter. Harga itu disebutnya belum stabil karena berbagai hal. Mulai minyak dunia yang masih turun hingga kurs rupiah yang melemah terhadap USD.

Harga minyak di bawah USD 60 membuat BBM nonsubsidi berada di bawah harga BBM subsidi. Hanya, efeknya belum bisa dinikmati karena rupiah jeblok. ”Sekarang harganya masih lebih mahal sedikit dibandingkan yang subsidi,” urainya.

Direktur BPH Migas yang juga anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto mengatakan, subsidi tetap tidak akan terpengaruh kurs. Dia mencontohkan, jika kuota 46 juta kiloliter, ketika subsidinya konstan Rp 1.000 per liter, berarti total subsidinya Rp 46 triliun. Ketika subsidinya Rp 2 ribu per liter, berarti totalnya Rp 92 triliun.