Pemerintah Hapus Honorer, Satpol PP Sumsel Siap Geruduk Jakarta

jpnn.com, MUARA ENIM - Keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer menuai reaksi dari berbagai kalangan, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Sumatera Selatan.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Muara Enim M. Musadeq, keputusan itu tidak membawa solusi yang berpihak terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun.

Oleh karena itu, Musadeq siap mengomando para praja Satpol PP 17 Kabupaten/Kota.

"Saya akan perjuangkan Satpol PP. Kita akan demo ke Jakarta dan saya siap pimpin para praja 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan menggelar aksi ke MenPAN-RB,” tegas Musadeq dalam sambutannya di acara Silaturahmi Anggota Satpol PP Non-PNS se-Sematera Selatan, Sabtu.

Musadeq menegaskan selain bersilaturahmi pertemuan tersebut juga merupakan konsolidasi menyatukan persepsi dan sikap atas terbitnya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang Penghapusan Honorer.

Terbitnya keputusan tersebut, kata dia, seluruh Satpol PP bingung dan resah atas masa depan mereka yang belum jelas.

Jika dialihkan ke PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Satpol PP tidak termasuk dalam jabatan fungsional sebagaimana tertuang dalam Perpres Jabatan Fungsional yang bisa diisi PPPK.

"Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana pengalihan status para Satpol PP ini," tutur Musadeq.