Pemerintah Jokowi Punya Ruang Fiskal Rp 180 T

"Misalnya, inisiatif untuk program pembangunan perumahan rakyat," sebutnya.

Namun, upaya mengubah APBN 2015 di awal masa pemerintahan tersebut sepertinya tidak akan mudah karena terbentur undang-undang. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, sesuai aturan, APBN 2015 hanya bisa diubah pada tahun berjalan atau 2015.

"Jadi, saya kira tidak bisa (mengubah APBN 2015 di akhir 2014)," ujarnya. (owi/idr/c6/fat)