Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pemerintah Kebut Penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Asmat

Rabu, 31 Januari 2018 – 14:13 WIB
Pemerintah Kebut Penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Asmat - JPNN.COM
Menko PMK Puan Maharani (depan) memberikan keterangan pers usai rakor tingkat menteri terkait KLB Asmat. Foto: for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tak tinggal diam atau santai menyikapi kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sejak pertengahan Januari 2018, pemerintah telah mengirim satuan tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke sana.

“Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan mengatasi penanganan KLB campak dan gizi buruk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat.

Menurut Mbak Puan, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antarkementerian, maka perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.  

“Untuk itu rakor hari ini membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB campak dan gizi buruk di sana,” tutur Bu Menko, Rabu (31/1).

Puan mengungkapkan, seperti di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari yang lalu, telah diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.

Sedikitnya terdapat empat aspek permasalahan, yaitu; aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.

“Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang,” ujar Menko Puan.

Atas permasalah tersebut, lanjut Mbak Puan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat.

Sejak pertengahan Januari 2018, pemerintah telah mengirim satuan tugas untuk menanggulangi KLB di Asmat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News