Pemerintah & Pelaku Industri Perlu Bersinergi untuk Mengantisipasi Dampak Pemanasan Global

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan suhu global dan perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya emisi karbon, menimbulkan bencana di seluruh belahan bumi ini.

Untuk itu, berbagai kebijakan global guna mengontrol emisi karbon, didorong untuk segera diimplementasikan di seluruh dunia.

Di Indonesia, pada 2023 ini pemerintah telah menaikkan target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dari 29% menjadi 31,8% untuk menuju karbon netral pada 2060 atau lebih cepat.

Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan tindakan kolektif dari semua pihak guna membangun ekosistem yang berdaya-guna.

“Pemerintah sudah punya tahapan-tahapan rencana jangka panjang untuk mengatasi hal ini. Masalah lingkungan ini juga masuk dalam 7 prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2024. Targetnya salah satunya adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,7 persen,” ujar Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud dalam seminar Sustainable Construction yang diadakan Tatalogam Group di Pameran IndoBuildTech 2023, ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (5/6).

Nicodemus menjelaskan, ada 3 dampak perubahan iklim yang berkaitan dengan sektor perumahan dan permukiman. Yang pertama adanya peningkatan atau penurunan curah hujan.

Kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, peningkatan tinggi muka laut.

Dampak ini yang kemudian menjadi tantangan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan konstruksi di tanah air.