Pemerintah Pusat Jangan Sampai Keliru lagi Mengumumkan Data Jumlah Kasus Covid-19

jpnn.com, SEMARANG - Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Rebriarina Hapsari meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan sinkronisasi data terkait jumlah kasus covid-19.

Ini disampaikannya menyusul adanya masalah beda data antara pemerintah pusat dengan Provinsi Jawa Tengah bahkan temuan adanya data dobel yang tidak sesuai dengan perhitungan di lapangan.

“Ini harus segera ada sinkronisasi data. Karena dampaknya sangat besar dalam penanganan pandemi,” kata Hapsari.

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik FK Undip ini juga heran kenapa dengan adanya perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya Jawa Tengah yang terlalu tinggi. Apalagi, sampai ditemukan adanya data dobel dalam rilis itu.

“Ini harus dilacak dari mana, kok bisa beda dan sampai dobel datanya. Harus ditemukan data dari lab mana, siapa yang mengirim kok sampai begitu,” imbuhnya.

Hapsari mengatakan, selama ini laporan selalu dikirimkan dari laboratorium ke Pusdatin Kemenkes. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu lanjut dia hanya pemerintah pusat. Seharusnya, pusat melakukan verifikasi dan validasi terkait data yang masuk dari seluruh laboratorium di Indonesia itu.

“Tapi ini tentu butuh waktu lama, karena tidak hanya sehari dua hari untuk proses verifikasi data itu. Jadi memang pilihannya mau cepat atau real time tapi terjadi seperti ini, atau mau lama tapi akurat,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perbedaan data cukup tinggi kasus positif Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Jateng.