Pemerintah RI Dalam Posisi Netral

Rencana Timor Leste Sebagai Negara Suaka

Minggu, 11 Juli 2010 – 04:35 WIB

Menurut Marty, kedua negara harus terus menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan negara asal dari pencari suaka tersebut. Dia mengatakan, Indonesia juga tidak merasa dilecehkan dalam konteks hubungan diplomasi. "Karena pemecahan masalah dalam lingkungan internasional seharusnya diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan dialog konstruktif serta secara rasional," terangnya.

Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menambahkan, besar kemungkinan dalam waktu dekat Australia akan melakukan konsultasi secara komprehensif terkait isu tersebut. Karena pada 14 Juli mendatang, Menlu Australia Stephen Smith berencana untuk melakukan kunjungan bilateral ke Jakarta. "Agenda pastinya memang masih disusun, tapi tidak menutup kemungkinan isu yang paling baru juga akan menjadi topic dalam hal ini terkait Timor Leste tersebut," terang Faiza.

Faiza membenarkan bahwa telah ada komunikasi awal antara kedua Menlu via telepon. Namun, materi yang dibahas dalam pembicaraan itu masih sangat premature dan belum bisa dijadikan pijakan bagi pemerintah RI untuk menentukan sikap terkait kebijakan Australia tersebut.

Di sisi lain, terkait solusi pencari suaka di poros regional Indonesia-Australia-Timor Leste pemerintah lebih mengedepankan forum Bali Process. Yakni forum diskusi regional yang memang fokus pada upaya mencari solusi problem pencari suaka. Selain Bali Process, Indonesia dan Australia juga menggunakan Piagam Lombok dalam pemecahan masalah pencari suaka tersebut.

JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia menempatkan diri dalam dalam posisi netral terkait rencana Australia menjadikan Timor Leste sebagai tempat

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next