Pemerintah Segera Tutup Pelabuhan Liar

Senin, 27 Oktober 2008 – 03:39 WIB

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Sjafii Djamal mengaku akan segera melakukan penutupan pelabuhan-pelabuhan liar yang diterindikasi digunakan sebagai pintu masuk barang-barang ilegal. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai. “Kita akan melakukan koordinasi untuk menentukan pelabuhan-pelabuhan liar mana saja yang harus ditutup. Kalau sudah ada nama-namanya sampai ke tangan saya, akan segera ditutup,” ujar Menhub.

Nama-nama pelabuhan liar yang diajukan itu nantinya akan dibahas terlebih dulu, untuk menemukan solusi terbaik. Sebab, untuk menutup pelabuhan yang sudah beroperasi dan menjadi tumpuan hidup orang banyak membutuhkan proses yang panjang dan jelas.Menhub mengaku belum berani menyebutkan, batas waktu penutupan pelabuhan-pelabuhan liar tersebut.

Namun dia menegaskan penutupan itu akan dilakukan secepatnya untuk mengantisipasi membanjirnya produk-produk asing yang dialihkan dari Amerika Serikat. Akan mudah bagi pemerintah untuk mencabut izin pelabuhan resmi daripada pelabuhan liar yang dibuat masyarakat sekitar. “Kalau resmi kita tinggal cabut izinnya, tapi kalau itu pelabuhan liar masalahnya bisa lain,” ungkapnya.

Menurut Menhub, sejauh ini Dirjen Bea Cukai belum memberi masukan secara resmi pelabuhan mana saja yang menjadi pusat penyelundupan. Dari identifikasi Dephub selama ini, pelabuhan yang paling rawan penyelundupan adalah pelabuhan petikemas, seperti Tanjung Priok Jakarta, Belawan Medan, Batu Ampar Batam, Tanjung Emas Semarang atau Tanjung Perak Surabaya. “Tapi ada beberapa pelabuhan khusus, biasanya terkait dengan perusahaan tertentu seperti untuk docking, pelabuhan BBM, pelabuhan batubara dan lainnya,” terangnya.