Pemerintah Siapkan Banyak Opsi Tutup Defisit BPJS Kesehatan

jpnn.com, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi dan menyelesaikan defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal ini disampaikan presiden setelah peresmian pembukaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (25/10).

Presiden yang kondang disapa dengan panggilan Jokowi, mengatakan bahwa langkah pertama yang telah dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun guna meminimalisir defisit BPJS Kesehatan.

"Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, menteri keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," ungkap mantan wali kota Surakarta itu.

Sejumlah opsi yang sedang dikaji saat ini antara lain efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri. Termasuk memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, BPJS juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.

"Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," tutur suami Iriana.

Sementara saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar IDI, Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya upaya nemperbaiki manajemen BPJS Kesehatan.(fat/jpnn)