Pemerintah Susun Rencana Pengembangan Infrastruktur Hunian di IKN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur bagi penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur berupa hunian tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya.

“Ada empat kan sebetulnya (penduduk di IKN), ASN, TNI-Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga di luar itu, misalnya nanti ada sekolah-sekolah, ada gurunya, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik, itu juga, kan, ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodasi (huniannya),” ujar Bambang seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/11).

Selain itu, Bambang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar. Seperti penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah.

“Nah, kami lihat tadi petanya, semuanya itu, sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya (untuk) ASN, TNI-Polri, tetapi juga yang untuk masyarakat seperti itu dan masyarakat berpenghasilan rendah juga tadi diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat,” lanjutnya.

Bambang memperkirakan populasi IKN akan mencapai 200 ribu penduduk pada 2024 nanti.

Menurut Bambang, jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari penduduk IKN termasuk penduduk lokal hingga pekerja di sektor lain.

“Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200 ribuan. Itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang tadi. Semua, kan, kami tidak pisah-pisahkan, semua warga IKN,” tambahnya.