Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Posisi Lampu Kuning

jpnn.com - jpnn.com - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai dalam kondisi lampu kuning. Pasalnya, masyarakat mulai resah terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah dalam diskusi bertajuk Rekonsoliasi Gerakan Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Menurut Fatah, secara ekonomi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) membuat masyarakat gamang. Kebijakan kenaikan TDL kapasitas 900 VA bukti pemerintah tak peka terhadap kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Kebanyakan pelaku UKM adalah pengguna listrik kapasitas 900 VA. Jika tarifnya tahun ini dinaikkan, maka banyak para UKM yang akan menjerit. Padahal dicabut subsidinya pun belum tentu betul-betul masyarakat miskin yang menerimanya," ujar Abdul Fatah dalam rilisnya.

Menurutnya, anggaran untuk subsidi 900 VA ini hanya mencapai Rp 50 triliun. Sementara jika kebijakan ini ditunda, maka perputaran dana dari bergeraknya sektor UKM akan semakin positif lagi bagi pertumbuhan ekonomi.

"Mestinya kebijakan ini ditunda. Karena kondisi listrik yang 900 VA ini justru bisa menggerakkan UKM yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang besar," ujar dia.

Apalagi saat ini, kata dia, masyarakat yang membayar listrik itu ternyata tidak dibayar per kwh. Melainkan ada beban pajak lain yang diberikan ke masyarakat, seperti pajak penerangan jalan. Sehingga orang membeli pulsa listrik Rp100 ribu, hanya sekitar Rp 60 ribu yang bisa dinikmati.

"Di saat daya beli yang menurun, kebijakan tersebut sangat tak populis. Apakagi saat ini banyak harga pangan yang melonjak naik. Tak hanya cabai. Kondisi ini membuat beban masyarakat semakin besar," tandasnya.