Pemerintahan SBY Permainkan Rakyat

Gunakan Politik Yoyo, untuk Raih Simpati Rakyat

Selasa, 27 Januari 2009 – 13:48 WIB

Pemerintahan SBY Permainkan Rakyat - JPNN.COM

Buka Rakernas. Megawati Soekarnoputri saat membuka Rakernas IV PDIP di Solo. foto: auri jaya

SOLO - Ketua umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menuding Pemerintahan SBY menerapkan politik Yoyo, politik naik turun yang kelihatannya indah tetapi rakyat tetap sengsara. Ia mencontohkan politik penurunan harga Bahan Bakar Minyak yang setengah hati, yang hanya untuk mendapatkan simpati publik bukan untuk menyelesasikan persoalan. ''Apa yang dilakukan pemerintah untuk menarik simpati rakyat ibarat yoyo, naik turun-naik turun. Kelihatannya indah, tetapi masyarakat tetap sengsara,'' kata Megawati ketika menyampaikan pidato sambutan pembukaan Rakernas IV PDI Perjuangan di Solo, Selasa (27/1).

Lebih jauh, Megawati menyatakan bahwa Fakta tersebut menunjukkan proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin menjauh dari cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia."Anggaran dari APBN tahun 2004 sebesar Rp380 triliun, dan naik tiga kali lipat pada tahun 2008, tetapi tidak sebanding dana yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan," katanya.

Tahun 2004, dana untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp18 triliun menjadi Rp 70 triliun pada tahun 2008, tapi jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 tercatat 34 juta orang, sedangkan tahun 2008 justru naik menjadi 35 juta orang."Jadi, pemerintah masih mempermainkan rakyat, sehingga upaya menata kemakmuran bagi kita adalah untuk menjawab persoalan besar bangsa saat ini yaitu kemiskinan, pengangguran, dan stabilitas harga," katanya.

Mantan Presiden RI itu menyatakan Indonesia masa depan memberikan keyakinan mengenai kemandirian, daya saing, dan keadaban bangsa yang setara dengan negara-negara maju lainnya. "Untuk menata kemakmuran Indonesia masa depan itu perlu dilakukan bersama dengan dua prioritas melalui delapan langkah prioritas, karena itu saya sebut dengan kebijakan 28", katanya. Prioritas tersebut antara lain, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatan ketahanan bangsa, dan pemerintahan yang jujur, terbuka dan melayani.