Pemimpin Kuat Tergantung Figur

Sabtu, 28 Maret 2009 – 14:16 WIB

Dia menegaskan, satu partai saja lebih sering berantam ketimbang akurnya, lalu bagaimana mungkin sebuah partai mendukung pemerintahan kuat sementara presidennya bukan kader partai bersangkutan. dalam perspektif politik, koalisi itu hanya sampai pada terbentuknya pemerintahan baru. Setelah itu, ya, bubar, imbuh Irman Putra Sidin lagi.

Dia mengakui, sebuah pemerintahan perlu dukungan parlemen. Tapi dukungan parlemen itu bukan segala-galanya. “Dukungan DPR sebagai atmosfir politik, ya, diperlukan. Tapi tidak ada kaitannya dengan jalan atau tidaknya pemerintahan. Jika RAPBN ditolak oleh DPR, presiden sesuai dengan UUD 45 bisa memberlakukan APBNtahun sebelumnya.”

Irman mencontohkan fenomena pilkada di beberapa daerah yang dimenangkan oleh calon independen yang secara de facto tidak didukung oleh DPRD. Pemerintahan tetap jalan bahkan realisasi perubahan cendrung lebih baik ketimbang daerah yang bupati atau walikotanya berasal dari partai.

Jadi kuatnya pemerintahan, kata Irman kembali menegaskan, saat ini tidak lagi terletak pada konstitusi, koalisi atau soal sistem . Tapi lebih kepada orangnya. (fas/JPNN)

JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, menegaskan dari perspektif konstitusi dan hukum tata negara, posisi presiden sesungguhnya

• First «
• Prev
• 1
• 2