Pemindahan Ibu Kota Bisa Jadi Skandal, Jika…

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan wacana pemindahan Ibu Kota Negara yang sedang dikaji pemerintah boleh saja dilakukan.

Namun, dia menyebut prosesnya tidak mungkin sekarang ini, apalagi mengandalkan uang swasta.

"Loh kalau Ibu Kota dipindah swasta malah skandal nanti. Ada apa publik akan tanya. Kalau pindah Ibu Kota ya pemerintah, itu kan yang dipindahkan pusat pemerintahan," kata Zulkifli di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (7/7).

Politikus asal Lampung ini bukan tidak setuju dengan pemindahan Ibu Kota. Menurut dia, untuk jangka panjang memang perlu dipisahkan antara pusat pemerintahan negara dengan pusat bisnis.

"Bahwa Ibu Kota jangka panjang perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju, tapi kapan-kapan jangan sekarang. Saya kira pemerintah fokus. Utang kita kan sudah banyak," jelas dia.

Selain itu, tambahnya, masih banyak program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2014, belum terealisasi karena masih berproses.

"Tol Sumatra belum selesai, tol Jawa belum selesai. Irigasi belum selesai, ya kan. Banyak sekali program belem selesai. Swasembada pangan belum beres. Jadi banyak PR (pekerjaan rumah-red)," sebut dia.

Sementara itu, wacana pemindahan Ibu Kota ini muncul menjelang tahun politik, yakni Pilpres 2019. Karenanya, dia memandang sekarang bukan saat yang tepat mengeksekusi rencana tersebut.