Pemkab Kotim Tetap Menganggarkan Gaji Honorer di 2025, Ini Alasannya

jpnn.com - SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tetap menganggarkan gaji tenaga honorer dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 di tengah isu penghapusan honorer.

“Memang pada saat pembahasan APBD 2025 kemarin saya tidak ikut karena masih cuti dan hal itu ditangani oleh pjs bupati, namun, sejak jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan kepada tim anggaran agar memperhatikan terkait honorer,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Rabu (27/11).

Halikinnor yang baru kembali aktif sebagai bupati setelah menjalani cuti dalam rangka mengikuti kampanye Pilkada 2024 ini pun menjelaskan alasan pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji honorer di 2025.

Pertama, karena menyangkut kebutuhan tenaga di pemerintahan. Walaupun pemerintah pusat merencanakan penghapusan tenaga honorer, Pemkab Kotim tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

Disebutkan bahwa banyak tenaga guru maupun tenaga kesehatan di Kotim yang berstatus honorer. Oleh karena itu, jika tenaga honorer dihapuskan, maka kemungkinan besar akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat di kedua bidang itu.

“Kita harus melihat situasi dan kondisinya, karena tidak bisa disamaratakan di setiap daerah. Kondisi di Jawa belum tentu sama dengan Kalimantan,” sebutnya.

Oleh sebab itu, selagi tenaga honorer masih menjadi kebutuhan, maka pemerintah daerah akan berupaya mempertahankan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun ada wacana pemerintah untuk mengatasi tenaga honorer melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hal itu juga tidak bisa sekaligus karena keterbatasan anggaran di pusat.