Pemkot Bekasi Dinilai Tidak Mengakomodasi Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Pondok Gede

Hasbi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan jika Balai Rakyat itu dilakukan renovasi, mengingat bangunan tersebut dibangun tahun 1989 saat masih di bawah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Selama ini Balai Rakyat dikelola oleh korps alumni KNPI Pondok Gede yang mewadahi sejumlah ormas kepemudaan. Jadi jika tiba-tiba Pemkot Bekasi akan mengambil alih dan merekomendasikan kepada yayasan RW setempat, maka kami dari organisasi pemuda dan Ormas se-Kota Bekasi tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan perlawanan,” tegas Hasbi.

Lebih lanjut, Hasbi juga mengatakan bahwa sejumlah Ormas seperti PP, Forkabi, FBR, FKPPI, GP Ansor, AMPI, DPK KNPI Kecamatan Pondok Gede siap diajak dialog dengan Pemkot Bekasi dalam rangka memberikan solusi terbaik di tengah kisruh pengelolaan balai Rakyat Jati Waringin itu.

“Kami pemuda Pondok Gede Cinta Damai. Plt Wali Kota Bekasi jangan mengadu domba pemuda dengan pengurus RW. Ingat, tahun ini sudah memasuki tahun politik, jadi jangan memicu persoalan di tengah kedamaian dan ketertiban yang tengah dibangun oleh tokoh masyaarakat dan pemuda di Kecamatan Pondok Gede,” pungkasnya. 

Sementara itu Dewan Pengarah Korps Alumni KNPI Kecamatan Pondok Gede Guntur Wijaya Putra mengatakan, seharusnya Ketua RW berbangga atas keberadan KNPI di Pondok Gede yang bisa mengakomodasi kelangan pemuda bisa kondushif.

Sebelum keberadaan RW 13, KNPI sudah ada, dimana telah diarahkan oleh Pemkot Bekasi untuk mengelola balai rakyat Jati Waringin.

“Di mana sebelumnya gedung balai rakyat itu kumuh tanpa ada pengelolanya. Mengingat gedung tersebut adalah aset pemerintah maka kami merasa terpanggil untuk merawatnya. Bahkan saat itu kami patungan untuk mengecat dan merenovasi bangunan itu. Jika tiba-tiba diambil alih oleh RW tanpa melibatkan pemuda maka kami akan menolaknya,” ujarnya.

Guntur juga menegaskan, bahwa pengelola Gedung balai Rakyat tersebut merupakan tokoh pemuda lintas partai dan lintas agama. Oleh karena itu, Guntur mengigatkan agar Plt. Wali Kota Bekasi agar tidak salah mengambil kebijakan.