Pemprov Sultra Diminta Jujur soal KEK Pertambangan

Rabu, 26 Januari 2011 – 00:33 WIB

Untuk itu Wa Ode mennyarankan Pemrov Sultra untuk meyakinkan masyarakat bahwa KEK ini tidak akan merusak lingkungan agar tidak muncul penolakan. Menurutnya, berdasarkan pengalaman di daerah tambang, yang paling banyak menanggung derita adalah daerah.

"Harusnya yang perlu digagas Pemerintah provinsi adalah swamsembada pangan. Karena pengembangan ini lebih bersahabat dan tanah di Sultra subur, termasuk potensi kelautannya yang perlu dikembangkan. Saat ini kan terjadi krisis pangan," tukasnya.

Wa Ode Nurhayati juga menuntut kejujuran Pemerintah Provinsi terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan tambang yang ada saat ini. Ia mempertanyakan kontribusi perusahaan tambang tersebut terhadap pendapat daerah karena tiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra defisit.

"Jujur pada hitungan angka, karena 2009 perusahaan-perusahaan tambang terus bertambah. Ijin KP (kuasa pertambangan) banyak dikeluarkan. Kebijakan ini perlu dievaluasi," katanya. (awa/jpnn)

JAKARTA - Anggota Komisi VII yang membidangi Pertambangan dan Energi, Wa Ode Nurhayati, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawes Tenggara (Sultra)

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News