Pemulangan PSK Dianggap Bukan Solusi

jpnn.com - BENGKULU - Rencana Pemkot Bengkulu memulangkan Pekerja Seks Komersial (PSK) di eks lokalisasi RT 8 Kelurahan Sumber Jaya selama bulan puasa ditolak PSK setempat. Bahkan, 200 PSK akan nekat "berdagang" menyebar di dalam kota jika tetap dipaksakan pulang ke kampung halamannya. Penolakan dari PSK tersebut disampaikan mantan Ketua RT 8 Himawan kepada Rakyat Bengkulu (JPNN grup), kemarin (12/6).

Menurut Himawan, rencana pemkot tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab mereka yang sudah pindah ke Bengkulu juga bagian dari dampak lingkungan masyarakat di daerah asalnya yang tidak menerima.  Dia menyarankan pemkot menerapkan batasan waktu operasi mereka saja.

"Saya tak jamin kalau pemkot ngotot memulangkan, mereka (PSK) akan benar-benar pulang. Saya khawatir mereka menyebar setelah keluar dari komplek, jualan di tengah kota seperti tahun sebelumnya. Lagi pula biaya mudik mereka tidak cukup ongkos saja. Mereka berasal dari berbagai daerah," tegas Himawan.

Harusnya pemkot sambung Himawan, mengurangi atau menghilangkan aksi prestitusi itu dengan memberikan lapangan kerja atau pembinaan. Mereka diberi pelatihan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan dapat penghasilan untuk hidup. Selama ini, mereka aturan dan tidak menyebar di dalam kota.

Menghadapi bulan puasa, dia akan mengatur agar waktu operasi hiburan malam dibatasi. Siang hari tidak ada aktivitas, lalu malam hari akan dibuka mulai pukul 22.00 - 01.00 WIB dini hari. Sehingga mereka tidak akan berkeliaran atau menyebar ke dalam kota.

"Solusinya pemkot melalui dinas sosial harus memberikan pembinaan dan pelatihan agar bisa memiliki pekerjaan. Kalau dipulangkan, mereka akan kembali lagi dan bisa jadi semakin banyak. Bagi mereka, biaya pulang cukup besar dan tidak cukup dengan uang Rp 1 juta. Ada baiknya dana pesangon dijadikan modal usaha mereka," saran Himawan.

Kepala Dinas Sosial, Sudarto Widyosaputro mengatakan sumber dana untuk memberi pesangon berasal dari pos anggaran dinas sosial tidak ada. Dia mengaku belum tahu rencana tersebut apakah akan diusulkan di APBD Perubahan atau APBD 2015 mendatang.

"Kalau di pos APBD 2014 ini belum ada mata anggarannya. Tapi belum tahu akan diambilkan dari mana. Kalau kegiatan di dinas sosial hanya ada pembinaan melalui kelompok lembaga masyarakat. Dalam bentuk lapangan kerja," kata Sudarto.