Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR Tidak Sah, Chandra Ingatkan Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyoroti tindakan DPR RI mencopot Aswanto sebagai hakim konstitusi melalui Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9).

Melalui forum paripurna itu DPR memutuskan tidak memperpanjang masa dinas Aswanto sebagai hakim konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang dan menggantinya dengan Guntur Hamzah.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menjelaskan alasan pencopotan itu karena Aswanto adalah hakim konstitusi usulan DPR, tetapi kerap menganulir undang-undang yang dibuat oleh legislator.

"Keputusan DPR mencopot hakim MK tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU Mahkamah Konstitusi,," kata Chandra dalam pendapat hukumnya, Sabtu (1/10).

Jubir MK Fajar Laksono sebelumnya sudah memberitahukan kepada DPR tentang putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang berisi tentang tidak berlaku lagi periode hakim konstitusi seperti tertuang dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang MK.

Atas ketentuan itu, Chandra menilai langkah DPR mencopot Aswanto tidak berdasar. "Dengan tindakan dari DPR kemarin melanggar prosedur hukum. Maka itu tidak sah," ucapnya.

Ketua eksekutif BPH KSHUMI itu juga berpendapat keputusan DPR RI tersebut tidak sah kecuali Presiden mengeluarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian tersebut.

Dengan demikian, Chandra menilai bola panas sekarang berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan atau tidak memberikan tanggapan atas keputusan DPR memberhentikan Aswanto.