Pendekatan Satgas Luluhkan Gayus

Rabu, 31 Maret 2010 – 11:18 WIB

SINGAPURA- Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berhasil meluluhkan hati pegawai Dirjen Pajak, Gayus Tambunan untuk kembali ke tanah air. Dalam siaran pers yang diterima JPNN, Satgas menegaskan bahwa penjemputan yang dilakukan Satgas dan Polri terhadap Gayus Tambunan bukan sebagai penangkapan. Karena tersangka Gayus Tambunan berada di luar batas wilayah hukum Indonesia.

"Adalah suatu kebetulan dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat tim Satgas datang pada Selasa malam (30/03/2010), dapat langsung bertemu dengan GT, dan bisa memulai pembicaraan mengajak yang bersangkutan untuk kembali ke tanah air. Pembicaraan yang persuasif perlu dilakukan karena GT berada di Singapura, di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga upaya paksa penangkapan tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum Indonesia," kata Denny Indrayana, sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dijelaskan, saat melakukan pembicaraan dengan Gatus Tambunan yang berlangsung sekitar dua jam, Satgas memberikan pengertian agar tersangka makelar kasus pajak itu mau pulang ke Indonesia. "Bersikap kooperatif dengan proses penjemputan akan jauh lebih memudahkan bagi GT, sebab paspor yang digunakan GT masuk ke Singapura menggunakan informasi palsu, maka paspor itu sudah dibatalkan, dan GT dianggap melanggar hukum pidana Singapura. Dalam waktu sangat dekat, pihak kepolisian Singapura juga akan menangkap GT. Padahal, jika di penjara di Singapura, jauh akan lebih menderita bagi GT dan keluarga," tambahnya.

Denny Indrayana juga mengajak Gayus Tambunan untuk berpikir lebih jernih lagi, sebab menghadapi proses hukum akan jauh lebih bermanfaat ketimbang menjadi buronan. Karena menghindari proses hukum sangat melelahkan. Pendekatan personal yang dilakukan itu berhasil meluluhkan Gayus Tambunan untuk kembali ke tanah air. "Satgas menyarankan agar GT menghadapi hukum secara bertanggung jawab, sehingga mempunyai kesempatan untuk membongkar dugaan praktik mafia hukum dalam penanganan perkaranya. Ini menjadi entry point pembenahan lembaga penegakan hukum di tanah air," kata Denny lagi.