Penempatan Mantan CEO Bahayakan Kabinet Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Penempatan CEO perusahaan multinasional di jajaran kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai akan menimbulkan masalah bagi pembangunan nasional dan membahayakan kabinet. Menurut Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia  Salamudin Daeng, petinggi perusahaan justru disinyalir banyak yang tersandera cukong.

Karenanya, kata dia, hal ini mementahkan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memperjuangkan ideologi Trisakti kemerdekaan yang selama ini diusung. "Yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan," kata Salamudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/9).

Salamudin berharap Jokowi memperhatikan kuatnya kepentingan para pebisnis yang ingin berkuasa dan berlindung di balik kekuasaan itu untuk memperluas bisnis mereka. Para pebisnis semacam itu justru mendekatkan kabinet terhadap para cukong atau mafia.

Salamudin mengatakan salah satu sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor migas. "Sejauh ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan secara bersama-sama," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi secara tegas telah menyatakan bahawa menterinya yang berasal dari parpol harus melepas jabatan parpol. Namun, Salamudin menyatakan seharusnya Jokowi juga berkomitmen untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis.

"Orang yang terlibat langsung dalam bisnis baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing maupun perusahaan nasional," ungkap Salamudin.

Menurutnya, jika maksud Jokowi melepaskan kabinetnya dari jeratan parpol adalah untuk menjamin profesionalitas, maka presiden terpilih itu juga harus melepaskan kabinetnya dari jeratan para pebisnis untuk menjamin agar tidak terjadi conflict of interest.

Jokowi juga harus membangun komitmen agar para menteri bebas sama sekali dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional. Menurut Salamudin, pengurus parpol masih memiliki tanggungjawab kepada konstituen, sehingga akan sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya.